Sejarah

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mengamanatkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa : Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Sebagai Pedoman Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, serta mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah, maka Pemerintah Daerah Kota Palu melalui Walikota Palu dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palumenetapkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu, yang ditetapkan pada tanggal 24 April 2009, dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2009 Walikota palu telah melantik Pejabat Eselon II.b, Eselon III.b dan Eselon IV.a Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu, yang mana Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu telah diatur dalam Peraturan Walikota Palu Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu yang ditetapkan pada tanggal 28 Juli 2009. Dengan demikian nampak bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu yang merupakan bagia dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palu memiliki peran strategis dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di daerah Kota Palu.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dimana didalam ketentuan umumnya disebutkan bahwa, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu, bahwa BPBD adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palu, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan secara Ex-Officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kota Palu, disebutkan bahwa tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah; (1). menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara; (2). menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; (3). menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana; (4). menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; (5). melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya; (6). melaporkan penyelenggaraan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; (7). mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; (8). Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan (9). melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki fungsi : (1). perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan (2). pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Selain tugas pokok tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjalankan fungsi : (1). koordinasi penanggulangan bencana; (2). komando penanggulangan bencana; dan (3). pelaksana penanggulangan bencana. Ketiga fungsi tersebut dijabarkan kedalam kegiatan strategis dalam penanggulangan bencana. Fungsi Koordinasi dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertical yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana. Dalam kondisi tanggap darurat, BPBD menjalankan Fungsi Komando dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistic dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertical yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Fungsi Pelaksana dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertical yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan peran, tugas dan fungsi BPBD Kota Palu, serta urgensi perencanaan manajemen organisasi, maka BPBD Kota Palu perlu menetapkan rencana strategi, rencana strategi ini sebagai kerangka BPBD dalam mengatur seluruh sumber daya yang terdapat di kantor BPBD Kota Palu menuju penenuaian tujuan secara efektif dan efisien.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.