Seminar Perkembangan Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana di Indonesia
Dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) bersama Civitas Akademika Universitas Tadulako (Untad), bertempat di Aula Fakultas Kedokteran, Untad.
Keterangan Gambar : Diskusi Panel
Kota Palu, Rabu (05/06/24) Kalaksa BPBD Kota Palu menjadi salah satu panelis sekaligus memberikan closing remarks di dalam rangkaian kegiatan Seminar "Perkembangan Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana di Indonesia". Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) bersama Civitas Akademika Universitas Tadulako (Untad), bertempat di Aula Fakultas Kedokteran, Untad.
Indonesia merupakan "supermarket" bencana, hal ini di ungkapkan oleh Ibu Rita Helbra Tenrini selaku Analis Kebijakan Ahli Madya, Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Kemenkeu RI yang juga selaku Speaker pada kegiatan ini. Disebut "supermarket" bencana tidak lain karena Indonesia merupakan Negara dengan peringkat ke-12 dari 35 Negara di dunia yang memiliki risiko tinggi terhadap korban jiwa dan kerugian ekonomi akibat dampak berbagai jenis bencana. Hampir seluruh wilayah di Indonesia terpapar risiko atas lebih dari 10 jenis bencana alam, antara lain gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, kebakaran, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, kekeringan, dan likuifaksi.
Beberapa kejadian bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Sumatera bagian utara pada tahun 2004, rentetan tiga bencana besar yang terjadi di Indonesia di tahun 2018 (gempa Lombok, gempa dan tsunami Palu dan Donggala, serta tsunami Selat Sunda), hingga bencana banjir yang rutin menghampiri ibukota negara memberikan gambaran dan fakta yang jelas betapa rentannya negeri ini terhadap bencana alam. Kerugian akibat bencana baik bencana yang rutin terjadi dengan dampak kecil atau jarang terjadi tetapi mampu melumpuhkan ekonomi daerah terdampak sangat mempengaruhi ketahanan APBN.
Dengan memperhatikan besarnya dampak bencana-bencana tersebut, maka diperlukan solusi untuk memastikan bahwa pembiayaan bencana dapat disediakan dengan memadai untuk melindungi keuangan negara, aset pemerintah dan masyarakat, namun tanpa memberatkan anggaran negara. Untuk itu Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan kemudian menyusun sebuah strategi pembiayaan risiko penanggulangan bencana yang kemudian dipaparkan melalui kegiatan seminar ini.
Baca Lainnya :
- Rapat Pertemuan tentang Kunjungan Menko PMK0
- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu melaksanakan Audit Internal BPBD Kota Palu0
- Sosialisasi Pendalaman Peran Tokoh Agama dan Rumah Ibadah dalam Manajemen Penanggulangan Bencana0
- Rapat Koordinasi Penanggulangan Banjir0
- Sertifikasi Pilot Drone untuk Kaji Cepat oleh BNPB bersama APDI0
Kegiatan seminar ini dihadiri oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum Untad Dr. M. Rusydi H, M.Si., berapa Dekan Fakultas dan Akademisi lainnya di lingkungan Untad, Tim Kemenkeu dan Perwakilan Bank Dunia, Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi dan Kabupaten Kota, serta adik-adik Mahasiswa Fakultas Teknik Untad.
Sumber: Tim Pusdatina BPBD Kota Palu, fiskal.kemenkeu.go.id